Sukuk negara ritel SR dan ST dilihat dari aset dasar dan akadnya

Redaksi RezekiInvest · diperbarui 28 September 2026

Sukuk negara ritel sering dibandingkan dengan deposito, padahal cara kerjanya berangkat dari aset dan akad sewa. Artikel ini membongkar kerangka hukum SBSN, fatwa DSN-MUI yang menopangnya, dan pertanyaan yang membedakan seri SR dari ST.

Sukuk adalah bukti kepemilikan, bukan surat utang

Halaman pasar modal syariah OJK mendefinisikan sukuk sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset yang mendasarinya. Aset dasar itu bisa berwujud, seperti tanah, gedung, atau proyek pembangunan, dan bisa juga tidak berwujud, seperti jasa atau hak manfaat. Di sinilah letak bedanya dengan obligasi: pemegang obligasi memegang piutang berbunga, sedangkan pemegang sukuk memegang bagian atas aset atau manfaatnya, dan imbalannya lahir dari akad atas aset tersebut.

Payung hukum sukuk negara

Sukuk yang diterbitkan pemerintah disebut Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Undang-undang ini menyebut SBSN dapat diterbitkan dengan akad ijarah, mudarabah, musyarakah, istishna', atau kombinasi dua akad atau lebih. Undang-undang yang sama juga memungkinkan SBSN diperdagangkan maupun tidak diperdagangkan di pasar sekunder — poin penting untuk memahami perbedaan SR dan ST di bawah. Di sisi fatwa, DSN-MUI menerbitkan serangkaian fatwa khusus:

Dua skema ijarah yang paling sering dipakai

Judul dua fatwa di tabel tadi menggambarkan dua cara pemerintah memakai aset dasar:

• Sale and lease back (Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008): hak manfaat atas aset yang sudah ada dialihkan kepada pemegang sukuk melalui perusahaan penerbit, lalu disewa kembali oleh pemerintah. Uang sewa itulah yang menjadi imbalan.
• Asset to be leased (Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010): objek sewanya aset yang akan dibangun atau diadakan, misalnya proyek infrastruktur, sehingga sewa merujuk pada aset yang spesifikasinya sudah disepakati.

Ada pula skema wakalah (Fatwa No. 95/DSN-MUI/VII/2014), yang logikanya mirip reksadana: penerbit bertindak sebagai wakil untuk mengelola dana dalam kegiatan yang sesuai syariah. Istilah-istilah akad ini dijelaskan lebih santai di kamus akad.

SR dan ST: dua keluarga seri untuk perorangan

Pemerintah memasarkan dua keluarga sukuk negara untuk pemodal perorangan: Sukuk Ritel dengan kode seri SR dan Sukuk Tabungan dengan kode seri ST. Keduanya SBSN, jadi dasar akad dan aset dasarnya mengikuti kerangka di atas. Yang membedakan terutama cara Anda keluar sebelum jatuh tempo. Kami tidak menulis tingkat imbalan, tanggal, atau nomor seri terbaru karena rincian itu berubah setiap penawaran dan tidak dapat kami verifikasi dari situs penerbit saat penulisan.

Karena ciri di atas bisa disesuaikan dari seri ke seri, perlakukan tabel itu sebagai daftar pertanyaan, bukan jawaban final. Baca memorandum informasi seri yang ditawarkan dan periksa bagian tentang pengalihan, pencairan lebih awal, dan jenis imbalannya.

Ilustrasi hitung imbalan

Untuk memahami arus kas, bayangkan sebuah seri rekaan dengan tingkat imbalan 6,20% per tahun yang dibayar bulanan. Perhitungan berikut dibuat dengan skrip:

Imbalan tersebut masih dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku saat pembayaran. Jika serinya mengenal imbalan mengambang, angka per bulan bisa berubah mengikuti acuan yang tertulis di memorandum informasi.

Pertanyaan sebelum memesan

• Seri ini SR atau ST, dan apa konsekuensinya bila saya butuh dana sebelum jatuh tempo?
• Akad dan aset dasar apa yang disebut dalam memorandum informasinya?
• Imbalannya tetap atau mengambang, dan kapan dibayar?
• Lewat mitra distribusi mana saya memesan, dan apakah mitra itu resmi ditunjuk untuk seri ini?
• Apakah dana ini memang tidak akan saya perlukan selama masa sukuk?

Jika Anda lebih suka memegang sukuk lewat wadah dana, reksadana syariah berbasis sukuk dan reksadana pendapatan tetap syariah dijelaskan di halaman reksadana syariah.