Dewan Pengawas Syariah dan ahli syariah pasar modal: siapa menjaga label reksadana syariah

Redaksi RezekiInvest · diperbarui 28 September 2026

Setiap reksadana syariah membawa nama orang-orang yang bertanggung jawab atas kepatuhannya. Artikel ini menelusuri rantai itu dari fatwa DSN-MUI sampai laporan kepatuhan, lengkap dengan tugas DPS menurut aturan OJK dan contoh penanganan temuan.

Label syariah punya penjaga, dan penjaganya bernama

Di kemasan makanan, logo halal selalu bisa ditelusuri ke lembaga yang mengeluarkannya. Produk investasi syariah punya logika serupa, hanya saja rantainya lebih panjang. Fatwa ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sedangkan penerapannya di tiap perusahaan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Orang-orang di DPS bukan anonim: mereka individu yang memegang izin sebagai ahli syariah pasar modal (ASPM).

Aturan yang kini berlaku adalah POJK Nomor 5/POJK.04/2021, efektif sejak diundangkan pada 17 Maret 2021, yang sekaligus mencabut POJK 16/POJK.04/2015. Salah satu perubahannya: izin ASPM kini hanya untuk orang perseorangan, sedangkan ketentuan lama tentang ASPM berbentuk badan usaha dihapus.

Apa saja tugas DPS menurut aturan

Dari naskah POJK 5/2021, tugas anggota DPS dapat diringkas menjadi tujuh kata kerja. Susunan ini kami tulis ulang agar mudah diingat:

1. Menasihati direksi atau pengurus tentang penerapan prinsip syariah.
2. Mengawasi apakah kegiatan dan produk sesuai prinsip syariah di pasar modal.
3. Menelaah secara berkala, bukan hanya saat produk diluncurkan.
4. Menegur secara tertulis bila ditemukan penyimpangan.
5. Merahasiakan informasi yang diperoleh selama bertugas.
6. Meminta data dan keterangan yang diperlukan untuk pengawasan.
7. Mewakili perusahaan dalam hubungan dengan DSN-MUI.

Untuk reksadana secara khusus, POJK 33/POJK.04/2019 menegaskan bahwa DPS memberi nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah, termasuk menyusun laporan kepatuhan tahunan. Kewajiban manajer investasi yang mengelola produk syariah diatur lebih jauh dalam POJK 61/POJK.04/2016, yang ditetapkan 27 Desember 2016.

Ilustrasi: bagaimana sebuah temuan ditangani

Skenario berikut rekaan, tanpa nama perusahaan sungguhan. "MI Contoh Sejahtera" mengelola reksadana pendapatan tetap syariah. Dalam penelaahan kuartalan, anggota DPS mendapati sebagian kas dana ditaruh di rekening giro bank konvensional selama beberapa minggu karena ada kendala administrasi di bank syariah mitra. Rekening itu menghasilkan jasa giro.

• DPS mencatat temuan dan menyampaikan teguran tertulis kepada direksi MI.
• MI memindahkan kas ke rekening yang sesuai dan mendokumentasikan alasannya.
• Jasa giro yang sudah telanjur diterima dipisahkan dari nilai aktiva bersih.
• Dana hasil pemisahan disalurkan untuk kemaslahatan umum, dan jejaknya masuk ke laporan.
• Temuan dan tindak lanjutnya menjadi bahan laporan kepatuhan DPS.

Pelajaran bagi pemodal: DPS tidak membuat dana kebal dari kesalahan operasional, tetapi memastikan kesalahan itu dikoreksi dengan cara yang tercatat. Contoh hitung pemisahan pendapatan bisa Anda lihat di halaman reksadana syariah.

Cara mengetahui siapa DPS sebuah produk

Nama anggota DPS lazim dicantumkan dalam prospektus reksadana syariah dan laporan tahunan manajer investasi. Jika tidak menemukannya, tanyakan ke layanan nasabah dan minta jawaban tertulis. Beberapa hal yang bisa Anda perhatikan dari nama-nama itu:

• Apakah jumlah anggota dan nama mereka sama di prospektus terbaru dan laporan tahunan terakhir?
• Apakah perusahaan menyebut dasar pengangkatannya, misalnya rekomendasi DSN-MUI?
• Apakah satu orang yang sama duduk di banyak perusahaan sekaligus? Itu tidak otomatis salah, tetapi wajar ditanyakan soal waktu pengawasannya.
• Apakah laporan kepatuhan syariah atau ringkasannya bisa diakses pemodal?

Panduan menemukan bagian-bagian ini di dokumen produk ada di artikel membaca prospektus, dan pembedaan antara pernyataan DPS dan klaim pemasaran dibahas di panduan cek klaim syariah.