- Fungsi 1Kripto sebagai alat bayar
- Fungsi 2Kripto sebagai aset
- Contoh labelToken dengan aset dasar
- Contoh labelKoin tanpa manfaat jelas
Label generik tanpa nama koin; bukan penilaian halal atau haram.
Kripto dalam pandangan Islam: membaca keputusan MUI 2021 dan kabar Muhammadiyah 2026
Apakah kripto halal atau haram? Jawaban lembaga-lembaga Islam di Indonesia bergantung pada satu hal yang kerap dilewatkan: kripto dipakai sebagai uang atau dipegang sebagai aset. Halaman ini memilah keputusan MUI tahun 2021, perubahan sikap Muhammadiyah hingga 2026, dan kaitannya dengan aturan negara.
Dua pertanyaan yang sering dicampur
Hampir semua perdebatan tentang kripto dalam Islam menjadi kusut karena dua pertanyaan dijawab sekaligus. Pertanyaan pertama: bolehkah kripto dipakai sebagai uang — alat bayar dan satuan harga? Pertanyaan kedua: bolehkah kripto dibeli, disimpan, dan dijual sebagai aset? Keputusan MUI dan fatwa Muhammadiyah sama-sama memisahkan keduanya, dan jawabannya tidak selalu sama. Jika Anda membaca judul berita "MUI haramkan kripto" tanpa tahu pertanyaan mana yang dimaksud, kesimpulannya bisa melenceng.
Keputusan MUI 11 November 2021, dibaca per lapis
Pada 11 November 2021, Majelis Ulama Indonesia mengumumkan keputusan tentang mata uang kripto. Naskah utuhnya tidak dapat kami akses di situs MUI selama penyusunan halaman ini; karena itu ringkasan berikut mengandalkan rangkuman sekunder yang kami susun ulang dengan kalimat sendiri, bukan kutipan kata per kata:
| Pertanyaan yang dijawab | Isi pokok keputusan MUI (11 November 2021) | Catatan membaca |
|---|---|---|
| Bolehkah kripto dipakai sebagai mata uang? | Haram, dengan merujuk pada hukum Islam sekaligus aturan perbankan dan moneter Indonesia | Searah dengan sikap Bank Indonesia yang menutup pintu kripto untuk transaksi pembayaran, efektif awal 2018 |
| Bolehkah kripto diperdagangkan dan disimpan sebagai aset? | Pada dasarnya tidak, karena dinilai gagal memenuhi kriteria sil’ah — yakni syarat sebuah benda layak menjadi objek jual beli | Yang dinilai adalah sifat asetnya, bukan platform tempat membelinya |
| Adakah pengecualiannya? | Ada: kripto yang memenuhi standar sil’ah — misalnya berwujud, bernilai jelas, jumlahnya diketahui, benar-benar bisa dimiliki dan diserahkan, serta tidak semata spekulatif | MUI tidak menyebut koin tertentu yang lolos pengecualian ini |
Perhatikan kolom terakhir. Keputusan ini menilai sifat aset, bukan merek bursa atau aplikasi. Keputusan ini juga tidak menyusun daftar koin yang lolos. Karena itu, klaim seperti "koin X sudah halal menurut MUI" perlu ditanya balik: mana dokumen keputusannya, dan siapa yang menerbitkannya?
Label komposisi: keputusan MUI tentang kripto
| Lembaga | Majelis Ulama Indonesia |
|---|---|
| Tanggal diumumkan | 11 November 2021 |
| Kripto sebagai uang | Haram |
| Kripto sebagai aset | Tidak sah diperjualbelikan, kecuali memenuhi standar sil’ah |
| Yang tidak diatur | Daftar koin, platform, atau merek tertentu |
| Status di hukum positif | Bukan alat pembayaran; diawasi OJK sebagai aset sejak awal 2025 |
Bagaimana posisi hukum positif Indonesia
Keputusan ulama berjalan berdampingan dengan aturan negara. Bank Indonesia menerbitkan aturan pada 7 Desember 2017; isinya, bitcoin dan kripto lain tidak boleh dipakai untuk membayar, dan larangan itu efektif pada tanggal 1 Januari 2018. UU P2SK (UU Nomor 4 Tahun 2023), yang disahkan pada 15 Desember 2022, menarik aset kripto ke dalam ranah pengawasan sektor keuangan; tongkat pengawasannya lalu diserahkan Bappebti kepada OJK per 10 Januari 2025. Ringkasnya, orang Indonesia boleh jual beli kripto sebagai aset melalui pedagang berizin, tetapi tidak boleh membayar belanja dengannya. "Legal" di sini tidak sama dengan "halal"; keduanya dijawab oleh lembaga yang berbeda.
Pandangan Muhammadiyah: dari 2022 ke 2026
Muhammadiyah memberi contoh bahwa sikap ulama bisa ditinjau ulang ketika objeknya berubah. Pada Januari 2022, situs resmi Muhammadiyah memuat fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid yang menyatakan kripto haram, baik sebagai sarana investasi maupun sebagai alat tukar. Alasannya: kecenderungan mengandung ketidakpastian (gharar) dan untung-untungan (maisir), belum diakui negara sebagai mata uang, dan pemahaman masyarakat yang belum memadai. Dalam artikel yang sama, seorang anggota majelis menyebut fatwa itu dapat berubah jika kripto memiliki aset dasar, mendapat pengakuan otoritas, dan diterima publik.
Pada 5 Maret 2026, situs yang sama memuat fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid tentang kripto sebagai aset keuangan digital, yang menggambarkan kripto sebagai komoditas bernilai berwujud digital murni dan merujuk UU 7/2011 tentang mata uang serta UU 4/2023. Dalam Pengajian Tarjih 29 Juli 2026, majelis menjelaskan bahwa aset kripto kini diakui sebagai māl mutaqawwam dan boleh ditransaksikan dengan syarat, sementara penggunaannya sebagai uang tetap tidak dapat diterima. Syarat yang disebutkan antara lain:
- Aset tidak dipakai untuk menopang kegiatan terlarang seperti judi, minuman keras, atau kasino.
- Aset memiliki manfaat atau kegunaan yang sah.
- Tidak terkait skema Ponzi atau piramida.
- Menghindari transaksi derivatif atau berjangka, margin berbunga, leverage, manipulasi pasar, dan jual kosong (short selling).
- Pembagian gratis (airdrop) dibolehkan selama tidak menopang perbuatan terlarang.
| Sikap | Sebagai alat tukar / uang | Sebagai aset atau komoditas |
|---|---|---|
| MUI, 11 November 2021 | Haram | Tidak sah diperjualbelikan, kecuali memenuhi standar sil’ah |
| Majelis Tarjih Muhammadiyah, Januari 2022 | Haram | Haram sebagai sarana investasi (alasan: kecenderungan gharar dan maisir, belum diakui negara sebagai mata uang, pemahaman publik belum memadai) |
| Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2026 | Tetap tidak dapat diterima | Diakui sebagai māl mutaqawwam (harta bernilai) dan boleh ditransaksikan dengan syarat-syarat tertentu |
Nahdlatul Ulama: menunggu hasil resmi
Pada 26 Agustus 2026, rubrik bimbingan syariah di situs MUI memuat tulisan pengantar tentang bitcoin dalam fikih muamalah yang dijadwalkan masuk agenda Bahtsul Masail dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, 27–31 Agustus 2026. Tulisan itu menegaskan bahwa uraiannya hanya mengenalkan persoalan, bukan menetapkan hukum. Sampai halaman ini terakhir disunting, keputusan forum itu belum kami jumpai di kanal resmi, jadi sengaja tidak kami tulis.
"Daftar crypto halal", "kripto syariah", dan jenis crypto yang halal
Pencarian dengan kata-kata ini meminta sesuatu yang tidak diterbitkan oleh lembaga yang kami kutip. Tidak ada daftar koin halal dari MUI, dan fatwa Muhammadiyah 2026 berbentuk syarat, bukan daftar. Yang bisa kami lakukan adalah menerjemahkan kriteria dari keputusan-keputusan tadi menjadi daftar tanya untuk sesi konsultasi Anda:
Corong ini tidak menghasilkan cap halal. Ia hanya membantu Anda tidak melompati pertanyaan penting. Stablecoin, token yang mengklaim didukung emas, dan koin tata kelola misalnya akan menghasilkan jawaban berbeda di tahap ketiga, dan di situlah pendapat ahli dibutuhkan. Untuk emas sebagai aset fisik, lihat artikel emas dan pembayaran tidak tunai; untuk memeriksa klaim "syariah" pada aplikasi kripto, gunakan panduan cek klaim.
Investasi cryptocurrency menurut Islam: sikap yang masuk akal
Dari bahan-bahan di atas, satu hal cukup terang: para ulama yang kami kutip tidak menyamaratakan semua kripto, dan tak satu lembaga pun menerimanya sebagai uang. Sisanya adalah wilayah ijtihad yang terus bergerak. Bila Anda sudah memegang aset kripto, catat untuk apa Anda membelinya, apakah memakai fasilitas margin atau derivatif, dan apa manfaat nyata aset tersebut; lalu diskusikan catatan itu dengan ulama yang Anda percayai.
Tanda peringatan di rak ini
Nilai koin dan token bisa anjlok puluhan persen dalam sehari, bahkan nyaris tak bersisa. Produk berjangka dan margin kripto dapat menghapus seluruh modal. Pastikan pedagang yang Anda gunakan berizin dan diawasi OJK.
Catatan redaksi
RezekiInvest tidak mengeluarkan fatwa dan tidak memvonis koin, token, atau platform tertentu. Keputusan keagamaan sebaiknya dikonsultasikan dengan ulama atau dewan pengawas syariah.
Tanya-jawab di depan rak
Apakah MUI mengharamkan crypto?
Menurut keputusan MUI tanggal 11 November 2021, memakai kripto selaku mata uang itu haram, sementara MUI juga menilai kripto pada dasarnya tidak sah diperjualbelikan sebagai aset, kecuali yang memenuhi standar sil’ah. Jadi jawabannya bergantung pada fungsi yang ditanyakan.
Apakah ada daftar crypto halal resmi?
Sepengetahuan kami saat penulisan, baik MUI maupun Muhammadiyah tidak menerbitkan daftar koin halal. Daftar "crypto halal" yang beredar di internet adalah pendapat penyusunnya sendiri.
Bitcoin halal atau haram?
Kami tidak memberi vonis untuk koin tertentu. Gunakan kriteria dalam keputusan-keputusan di atas sebagai bahan pertanyaan, lalu minta pendapat ulama atau ahli syariah yang memahami teknologinya.
Mengapa Muhammadiyah mengubah pandangannya?
Menurut penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid dalam Pengajian Tarjih 29 Juli 2026, perubahan itu dipengaruhi perkembangan teknologi, pendalaman kajian fikih, dan perubahan ekosistem kripto. Sikap terhadap kripto sebagai uang tidak berubah.
Apakah membeli kripto legal di Indonesia?
Negara memperlakukannya sebagai aset yang boleh dijualbelikan lewat pedagang berizin, bukan sebagai alat bayar. Sejak 10 Januari 2025 yang mengawasi adalah OJK, menggantikan Bappebti. Status legal dan status fikih adalah dua pertanyaan yang berbeda.